Sebagai bekal menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tenaga lokal wajib memiliki sertifikat kompetensi. Tujunnya, men-standar-kan kualias tenaga lokal saat dibandingkan dengan tenaga asing. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dianggap sebagai salah satu tempat yang nanti mencetak banyak tenaga ahli. Mereka itulah yang harus mulai melengkapi diri dengan sertifikat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur (Dikbud) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menggalakkan anjuran tersebut. Salah satunya adalah mengadakan sosialisasi kepada kepala S3 SMK di Jawa Timur mulai pada awal bulan Agustus lalu. Ketua BNSP Sumarna E Abdurrahman mengungkapkan, masih banya lulusan SMA/SMK yang menjadi pengangguran. "Ada sekitar tujuh juta kaum muda di Indonesia yang menganggur," ujar beliau. Menurut Sumarna, selain ilmu yang didapat dari sekolah, skill merupakan aspek pening untuk menghadapi pasar kerja nanti. Dengan adanya sertifikat kompetensi yang dikantongi siswa SMK, mereka dapat menghindari terjadinya missmatch antara lembaga pendidikan dan kemauan pasar kerja. Selain itu, siswa SMK yang telah mengantongi sertifikat kompetensi akan mendapat pengakuan, remunerasi, dan jenjang karir dari perusahaan. "Sertifikat kompetensi itu sebagai upaya untuk melihat kompetensi siswa. Jadi, ada sinkronisasi dari SDM dan pihak perusahaan," tutur Sumarna. Selain itu, memasukkan kurikulum pendidikan ritel bagi siswa SMK adalah upaya untuk menghadapi dunia kerja. Misalnya saja, Dikbud Jatim yang menggandeng PT. Sumber Alfaria. Pendidikan kurikulum pendidikan ritel menjadi salah satu upaya untuk membuka peluang kepada siswa SMK. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja di sektor ritel cukup besar. Khususnya bagi siswa SMK yang memiliki jurusan pemasaran atau tata niaga. "Kurikulum diberikan selama setahun lulusan SMK dapat magang di perusahaan kami," kaa Tri Wasono Sunu, general manager PT. Sumber Alfaria.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur (Dikbud) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menggalakkan anjuran tersebut. Salah satunya adalah mengadakan sosialisasi kepada kepala S3 SMK di Jawa Timur mulai pada awal bulan Agustus lalu.
Ketua BNSP Sumarna E Abdurrahman mengungkapkan, masih banya lulusan SMA/SMK yang menjadi pengangguran. "Ada sekitar tujuh juta kaum muda di Indonesia yang menganggur," ujar beliau.
Menurut Sumarna, selain ilmu yang didapat dari sekolah, skill merupakan aspek pening untuk menghadapi pasar kerja nanti. Dengan adanya sertifikat kompetensi yang dikantongi siswa SMK, mereka dapat menghindari terjadinya missmatch antara lembaga pendidikan dan kemauan pasar kerja.
Selain itu, siswa SMK yang telah mengantongi sertifikat kompetensi akan mendapat pengakuan, remunerasi, dan jenjang karir dari perusahaan. "Sertifikat kompetensi itu sebagai upaya untuk melihat kompetensi siswa. Jadi, ada sinkronisasi dari SDM dan pihak perusahaan," tutur Sumarna.
Selain itu, memasukkan kurikulum pendidikan ritel bagi siswa SMK adalah upaya untuk menghadapi dunia kerja. Misalnya saja, Dikbud Jatim yang menggandeng PT. Sumber Alfaria.
Pendidikan kurikulum pendidikan ritel menjadi salah satu upaya untuk membuka peluang kepada siswa SMK. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja di sektor ritel cukup besar. Khususnya bagi siswa SMK yang memiliki jurusan pemasaran atau tata niaga.
"Kurikulum diberikan selama setahun lulusan SMK dapat magang di perusahaan kami," kaa Tri Wasono Sunu, general manager PT. Sumber Alfaria.
 |
| Masyarakat Ekonomi ASEAN |
Program tersebut merupakan solusi bagi mereka dalam menghadapi pasar kerja. Sebab, selama ini lulusan sekolah menengah tidak siap bekerja. "Mereka harus dibekali basic skill yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri," ungkap Tri Wasono.
Kepala Dikbud Jawa Timur Saiful Rachman menyatakan, peran swasta dalam menggerakkan kualitas SDM di Jawa Timur juga sangat dibutuhkan. Tujuannya, menyelaraskan kompetensi lulusan SMK dengan keinginan industri. "Diharapkan, makin banyak sektor swasta lain yang ikut berkontribusi," papar Saiful.
Ketua Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Jawa Timur (BKSP) Setiyo Agustiyono juga menekankan pentingynya sertifikat kompetensi bagi lulusan SMK agar tahu standar tenaga ahli tersebut. "Di Jawa Timur masih sedikit lulusan SMK yang mengantongi sertifikat. Jumlahnya tidak melebihi dari 10 persen yang memiliki sertifikat," katanya.
Jatim baru mempunyai 12 LSP. "Idealnya, terdapat 228 LSP untuk wilayah Jatim," jelas Agus.
Agus berharap. "Dengan kepemilikkan sertifikat kompetensi, lulusan SMK, khususnya di Jatim, mampu bersaing dengan tenaga asing saat MEA nanti."
